PEMKAB - DPRD AKHIRI SALING KUNCI
Setelah bupati dan dewan sempat saling “kunci”, akhirnya DPRD Jember mengundang bupati untuk penandatanganan KUA PPAS APBD 2018 Senin (26/2). Keduanya sepakat melanjutkan proses APBD, meski tak ada perubahan seperti yang diminta dewan.
Paripurna di gedung DPRD Jember, berjalan sangat singkat. Bahkan, tak sampai setengah jam. Setelah Bupati Faida dan Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi, menandatangani KUA PPAS APBD 2018, pleno itu pun diselesaikan.
Meski demikian, tahapan pembahasan APBD 2018 Jember yang sempat molor, akan dilanjutkan sampai terakhir di tanggal 6 Maret 2018. “Ada deadline tidak boleh melebihi 6 Maret 2018,” kata Faida saat keluar dari ruang paripurna.
Selain paripurna kemarin, hari ini dan dua hari ke depan, secara maraton bakal digelar paripurna lanjutan. Seperti jadwal yang diterima Jawa Pos Radar Jember, agenda paripurna hari ini mulai pembahasan R-APBD 2018, tentang penyampaian nota pengantar oleh Bupati Faida.
Kemudian Rabu (28/2) besok, sejumlah fraksi di DPRD Jember, berkesempatan satu per satu menyampaikan pandangan umum, atas nota pengantar R-APBD 2018. Baru kemudian di hari Kamis (29/2), bupati memberikan jawaban pandangan umum yang disampaikan fraksi.
Faida menegaskan akan segera menyelesaikan tahapan pembahasan APBD 2018. Pun demikian dengan pimpinan dewan, yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi. Bahkan saat memimpin rapat pleno, Ayub, menegaskan institusinya tetap komitmen berpihak kepada rakyat.
Namun di sisi lain, Faida membantah bahwa Pemkab Jember menyetujui permintaan dewan soal dana Rp 25 M untuk GTT. Bahkan katanya, komitmen honor GTT yang nantinya bisa sampai Rp 1,4 juta per bulannya, bukan karena tambahan dana Rp 25 M yang diusulkan dewan. “Tanpa itu pun, anggaran untuk GTT sudah kami siapkan. Tolong itu digarisbawahi,” pintanya.
Faida mengklaim, anggaran untuk pendidikan di Jember, jauh lebih tinggi dari batas minimal yang ditentukan pusat. Karena di Jember, ada 31 persen dari total duit APBD. Sedangkan ketentuannya, batas minimalnya hanya 20 persen. “Tak ada usulan pergeseran anggaran dewan yang disetujui. Karena tanpa diusulkan, anggarannya sudah mencukupi,” terangnya.
Pun demikian tentang anggaran Rp 17 M, untuk makan dan minum (mamin) organisasi perangkat daerah (OPD). Menurut Faida, anggaran yang dinilai besar itu, sebenarnya sama saja dengan sebelumnya. Bedanya dan tampak sangat besar, karena duit itu akumulasi dari anggaran mamin yang sebelumnya ada di masing-masing OPD.
“Sekarang mamin jadi satu pintu di bagian umum,” jelasnya. Sengaja dibuat demikian, supaya OPD fokus pada pembagian tugasnya masing-masing. Sehingga, dinas yang tidak ada kaitannya dengan katering, tidak lagi kebingungan hanya untuk menyediakan mamin.
Faida meyakini molornya pembahasan APBD di Jember, berakhir di tahun ini dan tidak akan ada lagi. Sebab, Pemprov Jatim yang tak lain kepanjangan tangan pemerintah pusat, sudah memberikan arahan soal domain eksekutif dan legislatif, tentang pembahasan APBD. “Dewan boleh mencoret anggaran usulan eksekutif, ketika berbeda dengan RPJMD,” terangnya.
Mawar untuk Bupati dan Dewan
TIGA aktivis LSM di Jember kemarin tiba-tiba nyelonong ke podium tempat bupati dan tiga pimpinan dewan. Mereka memberi bunga mawar merah dan putih, sebagai simbol bahwa rakyat Jember mulai lega, APBD 2018 Jember bisa dimanfaatkan untuk pembangunan yang berpihak pada rakyat.
Ketiga aktivis LSM itu Miftahul Rahman alias Memet, Syafa, dan Hafidi. Namun yang menarik dari aksi mereka, bupati dan pimpinan dewan, saling membalas pemberian bunga mawar merah putih.
Paripurna yang juga mengumumkan susunan fraksi baru untuk NasDem, rupanya juga ikut dimanfaatkan Bupati Faida. Bunga yang diterima Bupati Faida, diserahkan untuk Ketua Fraksi NasDem yang baru, Budi Wicaksono. Sedangkan bunga yang dipegang Ayub Junaidi, diberikan ke Bupati Faida yang sudah tidak memegang bunga.
Aksi saling memberi bunga bupati ke anggota DPRD Jember, membuat ketiga aktivis pemberi bunga bangga. Sebab mereka menilai, mulai ada keharmonisan yang tampak antara bupati dan pimpinan dewan. “Kekompakan bupati dan dewan, itu yang kami tunggu,” kata Memet.
(jr/ram/rul/wah/das/JPR)
Sumber: https://www.jawapos.com/radarjember/read/2018/02/28/53127/pemkab-dprd-akhiri-aksi-saling-kunci
Kemudian Rabu (28/2) besok, sejumlah fraksi di DPRD Jember, berkesempatan satu per satu menyampaikan pandangan umum, atas nota pengantar R-APBD 2018. Baru kemudian di hari Kamis (29/2), bupati memberikan jawaban pandangan umum yang disampaikan fraksi.
Faida menegaskan akan segera menyelesaikan tahapan pembahasan APBD 2018. Pun demikian dengan pimpinan dewan, yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi. Bahkan saat memimpin rapat pleno, Ayub, menegaskan institusinya tetap komitmen berpihak kepada rakyat.
Namun di sisi lain, Faida membantah bahwa Pemkab Jember menyetujui permintaan dewan soal dana Rp 25 M untuk GTT. Bahkan katanya, komitmen honor GTT yang nantinya bisa sampai Rp 1,4 juta per bulannya, bukan karena tambahan dana Rp 25 M yang diusulkan dewan. “Tanpa itu pun, anggaran untuk GTT sudah kami siapkan. Tolong itu digarisbawahi,” pintanya.
Faida mengklaim, anggaran untuk pendidikan di Jember, jauh lebih tinggi dari batas minimal yang ditentukan pusat. Karena di Jember, ada 31 persen dari total duit APBD. Sedangkan ketentuannya, batas minimalnya hanya 20 persen. “Tak ada usulan pergeseran anggaran dewan yang disetujui. Karena tanpa diusulkan, anggarannya sudah mencukupi,” terangnya.
Pun demikian tentang anggaran Rp 17 M, untuk makan dan minum (mamin) organisasi perangkat daerah (OPD). Menurut Faida, anggaran yang dinilai besar itu, sebenarnya sama saja dengan sebelumnya. Bedanya dan tampak sangat besar, karena duit itu akumulasi dari anggaran mamin yang sebelumnya ada di masing-masing OPD.
“Sekarang mamin jadi satu pintu di bagian umum,” jelasnya. Sengaja dibuat demikian, supaya OPD fokus pada pembagian tugasnya masing-masing. Sehingga, dinas yang tidak ada kaitannya dengan katering, tidak lagi kebingungan hanya untuk menyediakan mamin.
Faida meyakini molornya pembahasan APBD di Jember, berakhir di tahun ini dan tidak akan ada lagi. Sebab, Pemprov Jatim yang tak lain kepanjangan tangan pemerintah pusat, sudah memberikan arahan soal domain eksekutif dan legislatif, tentang pembahasan APBD. “Dewan boleh mencoret anggaran usulan eksekutif, ketika berbeda dengan RPJMD,” terangnya.
Mawar untuk Bupati dan Dewan
TIGA aktivis LSM di Jember kemarin tiba-tiba nyelonong ke podium tempat bupati dan tiga pimpinan dewan. Mereka memberi bunga mawar merah dan putih, sebagai simbol bahwa rakyat Jember mulai lega, APBD 2018 Jember bisa dimanfaatkan untuk pembangunan yang berpihak pada rakyat.
Ketiga aktivis LSM itu Miftahul Rahman alias Memet, Syafa, dan Hafidi. Namun yang menarik dari aksi mereka, bupati dan pimpinan dewan, saling membalas pemberian bunga mawar merah putih.
Paripurna yang juga mengumumkan susunan fraksi baru untuk NasDem, rupanya juga ikut dimanfaatkan Bupati Faida. Bunga yang diterima Bupati Faida, diserahkan untuk Ketua Fraksi NasDem yang baru, Budi Wicaksono. Sedangkan bunga yang dipegang Ayub Junaidi, diberikan ke Bupati Faida yang sudah tidak memegang bunga.
Aksi saling memberi bunga bupati ke anggota DPRD Jember, membuat ketiga aktivis pemberi bunga bangga. Sebab mereka menilai, mulai ada keharmonisan yang tampak antara bupati dan pimpinan dewan. “Kekompakan bupati dan dewan, itu yang kami tunggu,” kata Memet.
(jr/ram/rul/wah/das/JPR)
Sumber: https://www.jawapos.com/radarjember/read/2018/02/28/53127/pemkab-dprd-akhiri-aksi-saling-kunci
Post a Comment